WNA Ingin Punya Rumah di Bali? Kenali Aturan Kepemilikan Properti WNA

WNA Ingin Punya Rumah di Bali? Kenali Aturan dan Cara Legalnya

WNA Punya Rumah di Bali

 

Bali telah lama menjadi salah satu destinasi favorit warga negara asing (WNA) dari berbagai negara. Tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata, Bali juga semakin diminati sebagai tempat tinggal jangka panjang, lokasi menjalankan bisnis, hingga tempat membangun kehidupan baru.

Keindahan alam, budaya yang khas, iklim tropis, serta perkembangan fasilitas dan infrastruktur menjadi beberapa alasan mengapa banyak warga negara asing tertarik untuk menetap di Pulau Dewata.

Namun, sebelum memutuskan untuk tinggal lebih lama atau membeli hunian di Indonesia, ada satu hal penting yang perlu dipahami: apakah WNA bisa memiliki rumah atau properti di Bali secara legal?

Jawabannya, bisa. Indonesia memiliki sejumlah mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara asing memiliki atau menggunakan properti dengan persyaratan tertentu.

Agar tidak salah mengambil keputusan, mari mengenal aturan dan pilihan legal kepemilikan properti bagi WNA di Indonesia.

1. Apakah WNA Bisa Memiliki Rumah di Indonesia?

Secara hukum, WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status Hak Milik (SHM) atas nama pribadi.

Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 21, Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Namun, bukan berarti WNA tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai hunian di Indonesia.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemerintah memberikan kesempatan kepada orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai ketentuan untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian melalui mekanisme hak atas tanah tertentu.

Dengan kata lain, WNA tetap dapat memiliki hunian secara legal di Indonesia, selama memenuhi persyaratan dan menggunakan jenis hak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Mengenal 3 Pilihan Legal Properti bagi WNA di Bali

Bagi warga negara asing yang ingin tinggal atau memiliki kepentingan properti di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dipertimbangkan.

Setiap mekanisme memiliki karakteristik, persyaratan, serta tujuan penggunaan yang berbeda.

A. Hak Pakai (Right to Use)

Hak Pakai merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA untuk kebutuhan tempat tinggal pribadi.

Melalui mekanisme ini, WNA dapat memiliki rumah tapak di atas tanah dengan status Hak Pakai atau Hak Pakai di atas Hak Milik melalui perjanjian pemberian hak yang dibuat dengan akta PPAT.

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:

  • Memiliki dokumen keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
  • Memenuhi batas harga minimum properti yang telah ditetapkan.
  • Memenuhi ketentuan luas tanah dan jumlah bidang tanah.
  • Properti digunakan sesuai peruntukannya sebagai tempat tinggal atau hunian.

Bagaimana dengan jangka waktu Hak Pakai?

Untuk Hak Pakai di atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan, jangka waktunya dapat diberikan hingga 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun, sesuai persyaratan yang berlaku.

Sementara itu, Hak Pakai di atas Hak Milik diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme ini dapat menjadi pilihan bagi WNA yang ingin mempunyai tempat tinggal di Bali dengan dasar hukum yang jelas.

B. Hak Guna Bangunan (HGB) melalui PT PMA

Bagi warga negara asing yang memiliki tujuan lebih dari sekadar tempat tinggal, seperti menjalankan usaha atau mengembangkan investasi properti, mekanisme melalui perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA) dapat dipertimbangkan.

PT PMA merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal asing.

Melalui perusahaan tersebut, WNA dapat melakukan kegiatan investasi dan memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan pertanahan dan perizinan usaha yang berlaku.

Salah satu hak atas tanah yang dapat dimiliki PT PMA adalah Hak Guna Bangunan (HGB).

Apa keuntungan menggunakan PT PMA?

  • Memungkinkan WNA menjalankan kegiatan bisnis secara formal di Indonesia.
  • Perusahaan dapat memiliki HGB sesuai persyaratan hukum.
  • Dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan properti sesuai peruntukan serta perizinan.
  • Memberikan struktur hukum yang lebih jelas untuk kegiatan investasi melalui perusahaan.

Untuk jangka waktu, HGB di atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan dapat diberikan hingga 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun sesuai ketentuan.

Penting untuk dipahami bahwa HGB merupakan hak perusahaan, bukan kepemilikan tanah pribadi pemegang saham WNA. Selain itu, tidak semua tanah berstatus SHM dapat langsung dialihkan menjadi HGB tanpa melalui prosedur pertanahan yang sesuai.

C. Hak Sewa (Long Lease)

Selain Hak Pakai dan HGB, Hak Sewa atau Leasehold juga menjadi salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh warga negara asing di Bali.

Berbeda dengan Hak Pakai, Leasehold merupakan perjanjian sewa antara pemilik properti dan penyewa untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme ini, WNA memperoleh hak untuk menggunakan tanah atau bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang sah.

Beberapa kelebihan Leasehold antara lain:

  • Tidak perlu memiliki tanah dengan status SHM.
  • Tidak harus mendirikan PT PMA hanya untuk menyewa hunian pribadi.
  • Jangka waktu sewa dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
  • Dapat mencantumkan ketentuan perpanjangan dalam perjanjian.
  • Cocok bagi WNA yang ingin menggunakan hunian dalam jangka waktu tertentu.

Dalam praktiknya, perjanjian Leasehold sering dibuat untuk jangka waktu panjang, misalnya 25 hingga 30 tahun, dengan opsi perpanjangan sesuai kesepakatan.

Sebelum melakukan transaksi, pastikan perjanjian dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan mengenai jangka waktu, pembayaran, hak dan kewajiban, serta mekanisme perpanjangan.

 

3. Berapa Harga Minimum Rumah yang Bisa Dimiliki WNA di Bali?

Selain persyaratan administrasi dan status hak atas tanah, pemerintah Indonesia juga menetapkan batas harga minimum properti yang dapat dimiliki oleh warga negara asing.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022.

Untuk wilayah Bali, batas harga minimum yang ditetapkan adalah:

Jenis Properti Harga Minimum
Rumah tapak Rp5 miliar
Rumah susun/apartemen Rp2 miliar

Selain harga minimum, terdapat pula pembatasan mengenai luas tanah, jumlah bidang tanah atau unit hunian, serta peruntukan properti.

Untuk rumah tapak, kepemilikan pada umumnya dibatasi maksimal satu bidang tanah per orang atau keluarga dengan luas paling banyak 2.000 m², kecuali memperoleh persetujuan khusus dari Menteri.

Ketentuan ini penting untuk diketahui oleh WNA yang berencana membeli hunian di Bali agar properti yang dipilih sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

 

4. Hati-Hati dengan Skema Nominee atau Pinjam Nama

Dalam transaksi properti di Bali, istilah Nominee Agreement atau perjanjian pinjam nama mungkin pernah ditemukan.

Skema ini biasanya melibatkan seorang WNI yang namanya digunakan untuk tercantum dalam sertifikat Hak Milik, sementara dana pembelian berasal dari WNA.

Meskipun terkadang dianggap sebagai jalan alternatif untuk memiliki tanah, praktik tersebut memiliki risiko hukum yang serius.

Pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur bahwa perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk secara langsung maupun tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada orang asing adalah batal demi hukum.

Artinya, perjanjian pinjam nama tidak dapat dijadikan jalan untuk menghindari larangan kepemilikan Hak Milik oleh WNA.

Jika terjadi perselisihan, WNA berisiko kehilangan perlindungan hukum atas dana yang telah dikeluarkan maupun penguasaan properti tersebut.

Karena itu, sangat penting untuk menggunakan mekanisme hukum yang benar sejak awal transaksi.

 

5. Mengapa Bali Menjadi Pilihan Menarik untuk Tempat Tinggal Jangka Panjang?

Memutuskan untuk tinggal di suatu negara bukan hanya tentang memilih tempat untuk beristirahat. Lingkungan, fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup juga menjadi pertimbangan penting.

Bali menawarkan kombinasi yang menarik bagi warga negara asing yang ingin menikmati kehidupan jangka panjang di Indonesia.

Lifestyle dan Lingkungan

Bali memiliki karakter lingkungan yang beragam. Mulai dari kawasan pantai, lingkungan perkotaan, hingga area hunian yang lebih tenang. Setiap kawasan menawarkan pengalaman tinggal yang berbeda.

Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan

Ketersediaan rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta sekolah internasional menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh ekspatriat, terutama bagi mereka yang ingin tinggal bersama keluarga.

Infrastruktur dan Aksesibilitas

Perkembangan fasilitas umum, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, serta akses menuju bandara turut mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat yang tinggal di Bali.

Pilihan Hunian yang Beragam

Perkembangan sektor properti di Bali menghadirkan berbagai pilihan hunian, mulai dari apartemen, rumah tapak, hingga kawasan hunian modern yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan akses.

Dengan berbagai pilihan tersebut, WNA dapat mempertimbangkan lokasi hunian berdasarkan kebutuhan, aktivitas, serta gaya hidup yang diinginkan.

 

6. Apa yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memutuskan Tinggal di Bali?

Sebelum membeli atau menyewa properti, ada beberapa hal penting yang sebaiknya dipersiapkan oleh warga negara asing.

1. Pastikan Status Keimigrasian

Memiliki properti dan memiliki izin untuk tinggal di Indonesia merupakan dua hal yang berbeda. Kepemilikan rumah tidak secara otomatis memberikan hak tinggal atau izin menetap. Pastikan dokumen dan izin keimigrasian sesuai dengan tujuan serta durasi tinggal.

2. Periksa Legalitas Properti

Pastikan status tanah, sertifikat, peruntukan, dan dokumen bangunan telah diperiksa. Jangan hanya mempertimbangkan desain dan lokasi properti tanpa memahami legalitasnya.

3. Tentukan Mekanisme Kepemilikan atau Penggunaan

Pilih mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan. Hak Pakai dapat dipertimbangkan untuk hunian pribadi, HGB melalui PT PMA untuk kegiatan usaha, sedangkan Leasehold dapat menjadi pilihan untuk penggunaan properti berdasarkan perjanjian sewa.

4. Gunakan Pendamping Profesional

Libatkan notaris, PPAT, dan konsultan hukum yang memahami regulasi pertanahan serta transaksi properti untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

 

Tinggal di Bali dengan Pilihan Properti yang Tepat

WNA Punya Rumah di Bali

Memiliki atau menggunakan properti di Indonesia sebagai warga negara asing bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemerintah telah menyediakan beberapa mekanisme legal yang memungkinkan WNA memiliki hunian atau menggunakan properti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mulai dari Hak Pakai untuk kebutuhan tempat tinggal pribadi, HGB melalui PT PMA untuk kegiatan usaha, hingga Leasehold untuk penggunaan properti berdasarkan perjanjian sewa.

Setiap pilihan memiliki persyaratan dan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, memahami regulasi sebelum mengambil keputusan menjadi langkah penting untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.

Pada akhirnya, memilih tempat tinggal bukan hanya tentang menemukan hunian yang sesuai dengan gaya hidup, tetapi juga memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas.

Bali bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi juga tempat yang dapat menjadi bagian dari perjalanan hidup berikutnya.

V Residence – The Next Level of Living – (10/11/2026)